Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jateng Iqbal Wibisono. PALAPA POS/Istimewa

SEMARANG - Pelaksanaan Munas Partai Golkar dipercepat bukan atas pendapat sejumlah elite partai pengusung/pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang mewacanakan kongres/musyawarah nasional/muktamar partai sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2019, kata politikus Partai Golkar M. Iqbal Wibisono.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jateng Iqbal Wibisono di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/7/2019), berharap pelaksanaan munas partainya tidak terkait dengan wacana partai peserta Pemilu 2019 yang tergabung dalam Tim Koalisi Nasional (TKN) tersebut.

"Sebagai kader, tentunya berharap pelaksanaan Munas Golkar bukan karena munculnya sejumlah calon ketua umum, melainkan menelurkan program yang strategis untuk bangsa Indonesia," kata Iqbal.

Iqbal menekankan bahwa penyelenggaraan munas atas perintah partai, bukan munculnya sejumlah calon ketua umum, seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Wisnu Suhardono dan M. Aziz Syamsuddin.

Ia berharap pelaksanaan munas ini bertujuan agar partai berlambang pohon beringin ini lebih baik lagi, mampu menempatkan diri sebagai sosok pembaru masa depan Indonesia yang penuh kemandirian, bukan pengekor bangsa lain.

Untuk itu, lanjut Iqbal, pemimpin Partai Golkar yang dilahirkan pada Munas Partai Golkar 2019 haruslah tokoh intelektual profesional karismatik yang mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu membawa partai lebih kuat serta mampu mengubah kehidupan bangsa dengan ide-ide yang up to date (terbaru) dan cemerlang.

"Dari semua harapan itu, yang lebih penting adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar harus berani sebagai Calon Presiden RI periode 2024 s.d 2029," kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Menyinggung soal desakan Munas Partai Golkar dipercepat, menurut dia, sebetulnya bukanlah ide atau usulan yang istimewa, bahkan sesuatu yang biasa-biasa saja dalam organisasi politik, asalkan usulan itu sesuai dengan mekanisme partai, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Seyogianya, lanjut Iqbal, munas ditujukan untuk memperkuat keberadaan Partai Golkar, bukan tujuan ambisius politik perorangan, kelompok, golongan atau motif-motif lain yang justru membuat keterpurukan partai.

Partai Golkar dalam kurun waktu 2014-2019, kata Iqbal, telah melaksanakan munas sebanyak empat kali, yakni Munas Bali 1, Munas Ancol, Munas Bali 2, dan Munas Jakarta pada tahun 2017.

Dengan seringnya munas, menurut Iqbal, banyak kehilangan waktu untuk konsolidasi partai dalam pelaksanaan program penguatan politik dan program lain untuk pemenangan Pemilu 2019.

"Dengan seringnya munas, berarti terjadi komplikasi kepentingan yang kurang mendidik," kata Iqbal yang pernah sebagai calon terpilih anggota DPR RI. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Bersama Kadisdik, Plt. Ketua TP PKK Studi Tiru Ke SLBN Surakarta

SOLO - Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi UU Saeful Mikdar dan Plt Ketua DWP Eka Sudarsono

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan Raih Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

SEMARANG - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang diserahkan H. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Dae

Tingkatkan Inovasi Daerah, Bupati Taput Studi Tiru ke Wonogiri Jateng

JAWA TENGAH - Selain mempererat kerjasama antar Pemerintah Daerah dan peningkatan inovasi,Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan didampingi Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Sekda Ind

Pemkab Kudus Siapkan Tempat Isolasi Pemudik

KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan tempat isolasi di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bakalan Krapyak, Kaliwungu untuk pemudik yang nekat pulang di tengah pand

Ganjar Kirim Sukarelawan dan Logistik Rp594 juta

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengirimkan bantuan logistik senilai Rp594 juta beserta 10 orang sukarelawan membantu korban bencana gempa bumi yang mengguncang Provinsi

Gubernur Ganjar Minta ASN Korup Bisa Dipecat

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal melayangkan protes sekaligus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar aparatur sipil negara (ASN)