Ditulis oleh : Fungsionaris PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) konsisten dengan namanya, membangun sistem demokrasi  dengan kebebasan berpendapat. PDIP juga membuka ruang “pertengkaran pikiran” hingga dihasilkan keputusan. Namun jika keputusan telah diambil, maka semua kader harus tertib dan patuh menjalankan keputusan partai. Selain sebagai satu- satunya partai yang menjalankan sistem demokrasi, PDIP juga membuktikan diri sebagai partai kader, dengan memberi kebebasan ekspresi semua kader partai. Kader partai tidak boleh takut, terutama di provinsi para ketua, yang terkenal “banyak preman dan mafia”.

PDIP tidak kaku dengan hanya memberi otoritas tunggal kepada pengurus untuk terlibat dalam dinamika politik, maupun kontestasi demokrasi. Maka jika ada unsur elit PDIP yang “baper” atas pandangan dan sikap kader, itu bukan ciri kader PDIP sejati. PDIP sebagai pilar utama demokrasi justru memberi ruang bagi “pertengkaran pikiran”. Sebagai pelopor reformasi, PDIP tidak akan membiarkan otoritarianisme dan feodalisme tumbuh kembali. Kader PDIP berpikir merdeka, yang  hanya perlu patuh dan taat kepada AD/ART dan peraturan partai. Sehingga sepanjang belum diputuskan oleh DPP PDIP, kader boleh mengusulkan nama untuk Cagub Sumut.

Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) muncul sebagai calon gubernur (Cagub) di Sumut merupakan aspirasi dari bawah, bukan elit. Bahkan Ahok sendiri pun tidak mengambil formulir pendaftaran seperti calon lain. Justru Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDIP dalam dialog di salah satu stasiun televisi nasional menyatakan mempertimbangkan Ahok maju di Pilgub Sumut. Menurut Eriko, saat ini Sumut “sedang tidak baik- baik saja”, maka Ahok dipertimbangkan maju di Pilgub Sumut. Sehingga majunya Ahok di Pilgub Sumut bukan lagi sekedar wacana para  kader, namun sudah masuk dalam pembahasan dan pertimbangan serius DPP PDIP.

Jika mengacu pada kapasitas, Ahok lebih tepat sebagai calon presiden (Capres), bukan sebagai Cagub, apalagi di Sumut. Namun dalam kondisi “sedang tidak baik- baik saja”, PDIP kemungkinan besar akan menugaskan Ahok di Pilgub Sumut. Hal tersebut sejalan dengan sikap Ahok yang selalu menyatakan “siap” jika ditugaskan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jika Ahok akhirnya ditugaskan sebagai Cagub Sumut, itu semata- mata bukan karena dan demi dirinya sendiri, tetapi sebagai respon atas kehendak rakyat Sumut, dan perintah Ketum PDIP.

Sebagai aspirasi rakyat dan akar rumput PDIP Sumut, dan disahuti oleh DPP PDIP maka seluruh kader partai harus proaktif. Mendorong munculnya kader atau tokoh potensial untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Memberi ruang seluas- luasnya bagi semua kader dalam membangun wacana kritis di dalam maupun di luar partai. Sesama kader tidak perlu saling “baper” dan mengklaim paling berhak mengatasnamakan partai. Pasca “dipaksa kalah” di Pilpres, seluruh kekuatan partai harus solid, sebab Pilgub Sumut hanya dapat dimenangkan PDIP jika dan hanya jika kader dan elit partai bergandengan tangan, bersatu, dan bergotong- royong membujuk rakyat.

Ahok memenuhi seluruh kriteria Cagub PDIP di Sumut yang disebut provinsi para ketua. Sebagai kader PDIP dengan track record komplit, yakni pernah anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, Anggota DPR RI, Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI Jakarta. Saat jadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan transformasi kota Jakarta dari yang kumuh menjadi modern. Maka jika Sumut ingin berubah, bebas dari cengkraman preman dan mafia, maka Ahok jawabannya. Jika Pilkada Sumut ingin dimenangkan PDIP tanpa politik uang dan sembako, maka Ahok pilihannya.