Nusantara

Surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) penunjukan Pj Kepala Daerah. IST

Respon Komisi I Setelah Kemendagri Tunjuk Gani Muhammad Pj Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan enam nama untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. Hal telah adanya penunjukan disampikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

"Jadi total ada enam Penjabat (Pj-red) se-Jawa Barat yang akan dilantik pada 20 September 2023,"ungkapnya, Jumat (15/9/2023).

Enam nama Penjabat (Pj) kabupaten/kota se-Jawa Barat yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ada nama Raden Gani Muhammad yang tidak masuk dalam usulan DPRD Kota Bekasi ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kemendagri.

"Kemendagri memilih Raden Gani Muhammad sebagai Pj Wali Kota Bekasi, Kusmana Hartadji sebagai Pj Wali Kota Sukabumi, Arsan Latif sebagai Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat, Herman Suryatman sebagai Pj Bupati Sumedang, dan Benny Irwan sebagai Pj Bupati Purwakarta,"ucapnya Bey Macgmudin.

"Itu kan sudah ada usulan ya, usulannya dari DPRD terus dari Pemprov, juga dari Kemendagri, jadi sudah melalui mekanisme,"sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengaku pihaknya (legislatif-red) belum menerima surat resmi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

"Secara resmi DPRD Kota Bekasi belum menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri terkait penetapan Pj Wali Kota Bekasi,"ucapnya.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi merasa kecewa dengan keputusan yang telah ditetapkan. Ia pun berharap agar eksekutif serta legislatif bisa menjalin komunikasi yang baik mengenai penetapan Pj Wali Kota Bekasi.

"Saya secara pribadi belum memahami, kapan surat tersebut akan disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi, justru dengan disampaikan sebelum dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Barat kita pun sebagai DPRD Kota Bekasi bisa mempersiapkan segala sesuatu nya. Ya makanya itu, DPRD sebagai lembaga bagian dari pemerintah daerah.

Ppenulis : Yudha

Comments

  • ZAP

    2 years ago

    Replay

    ZAP

    2 years ago

    Replay

    * * * ???? GET FREE iPhone 15: https://expreskurier.eu/uploads/go.php ???? * * * hs=1cf59072d3e2c712b2727eb64a1e78f8*

    2 years ago

    qj2log

    Replay

  • ZAP

    2 years ago

    Replay

    * * * ???? GET FREE iPhone 15: http://luminance-tn.com/uploads/go.php ???? * * * hs=1cf59072d3e2c712b2727eb64a1e78f8*

    2 years ago

    pg0s3u

    Replay

  • * * * ???? GET FREE iPhone 15: https://kamengrad.ru/upload/go.php ???? * * * hs=1cf59072d3e2c712b2727eb64a1e78f8*

    2 years ago

    26hhms

    Replay

Leave a Comment

Berita Lainnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan Gelar Reses TA. 2024-2025

KOTA BEKASI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faisyal Hermawan, menggelar kegiatan reses I Tahun Anggaran 2024/2025 di daerah pemilihan (dapil) yang meliput

Berlatar Belakang Artis, Ronal Surapradja Siap Terjun ke Dunia Politik

KOTA BEKASI - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja nampak nya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk berkiprah didunia politik. Hal itu terlihat dari keseri

ICMI Usung Lima Program Utama di Bawah Ketua Baru Inayatulah

BOGOR - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kota Bekasi, Inayatulah mencanangkan lima program prioritas yang akan dilaksanakan organisasi yang dipimpinya den

Nikson Nababan Jalin Silaturahmi Bersama Mahasiswa Perantau Asal Sumatera Utara

BANDUNG - Bupati Tapanuli Utara periode 2014-2024, Nikson Nababan mengadakan acara silaturahmi dan ngopi bareng bersama pemuda dan mahasiswa

Koalisi PKB dan Gerindra Terjadi Se-Jawa Barat

KOTA BEKASI - Terbentuknya koalisi menyambut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra sepertinya sudah terjadi secara men

Perkuat Rekomendasi LKPJ, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Datangi Pemrov Jabar

BANDUNG - Guna optimalkan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi melakukan konsultasi kerja dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menen