TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Taput mempersiapkan data laporan kinerja secara serius.

Hal itu disampaikan Bupati Nikson Nababan saat memimpin rapat tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di rumah dinas Bupati, Tarutung, Jumat (15/1/2021).

Turut hadir Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, Sekretaris Daerah Indra Simaremare, Kepala Badan Pusat Statistik Taput Ester Sitorus, para Asisten, Staf Ahli Bupati dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat tersebut untuk membahas kesiapan Pemkab Tapanuli utara dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Rapat juga membahas pelaksanaan program kerja tahun 2021 pada setiap Perangkat Daerah.

"Jangan sampai memalukan. Ada hal-hal yang harus dipahami bersama bahwa kita sebenarnya sudah mengerjakan banyak inovasi dalam percepatan pembangunan. Dalam perbaikan ini diperlukan pemahaman diantara OPD, perlu asupan data, bagaimana menyampaikan dan bagaimana merangkum data. Saat ini kita membahas mekanisme pelaporan ‘siapa melakukan apa’, jangan ada kesalahan dalam penyampaian data. Semua harus serius dan mampu bersinergi,” kata Bupati Nikson tegas.Bupati Nikson juga mengingatkan terkait bantuan pandemi Covid-19 dari Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pemerintah Pusat.

"Saya harapkan kesadaran dan profesionalisme pimpinan OPD. Harus ada kejujuran, OPD harus melaporkan penggunaan seluruh dana yang bersumber dari APBD maupun Pusat termasuk Hibah. Berbagai kebijakan strategis yang telah kita laksanakan harus terdata dengan baik. Saya akan selalu melakukan evaluasi kinerja seluruh OPD. Mari bekerja semaksimal mungkin. Kenaikan Dana Insentif Daerah dapat dicapai apabila laporan kinerja kita juga mengalami peningkatan,” tegas Bupati.

Terkait pembahasan rencana pelaksanaan program kerja tahun 2021, Bupati menjelaskan kondisi arah pembangunan jangka pendek serta strategi pencapaian target-target setiap Perangkat Daerah sesuai dengan skala prioritas.

“Kita akan selalu melakukan analisis jabatan, sehingga nantinya kita akan menonaktifkan pejabat yang tidak memahami akan tugas dan tanggung-jawab karena dianggap tidak layak,” tegas Bupati.

Pada sektor pendidikan, Bupati menyoroti tentang administrasi pembayaran honorer, pemerataan tenaga pengajar, keindahan dan kenyamanan sekolah. Dinas teknis terkait harus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, membantu pemasaran produk, memberikan bantuan pengurusan ijin, dan melakukan studi pengembangan tenun Ulos.

“Lakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM. Kita juga akan melakukan pengembangan pertanian dan peternakan sehingga kita tidak selalu membantu bibit. Petani dan peternak diharapkan mampu mengembangkan usaha termasuk sebagai menangkar bibit, karena pada tahun 2023 ditargetkan kita sudah berhenti membeli bibit pertanian, peternakan dan perikanan dari luar daerah. Terkait pelaksanaan bedah rumah perlu dibuat parameter yang jelas sehingga tepat sasaran sesuai kondisi, bukan karena faktor suka atau tidak suka aparat di desa,” jelas Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat menekankan pentingnya pemenuhan seluruh kewjiban pelaporan, dan penyesuaian data antara Pemerintah Daerah dan BPS.

“Seluruh urusan Pemerintahan harus bermuara ke data yang benar dan valid, sehingga laporan memberikan hasil positif. Data harus disusun dengan baik sehingga terlihat program kerja yang sudah dicapai,” kata Sarlandy.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Taput Ester Sitorus menjelaskan gambaran atas pelaksanaan pengumpulan data, dan juga dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Taput.

“Kami butuh data yang benar dan akurat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara pada tahun 2020, termasuk untuk menilai seberapa besar dampak pandemi saat ini. Kita telah melakukan survei pada Agustus lalu untuk data pengangguran, tingkat kemiskinan, UMKM juga turut melemah dan beberapa industri lainnya,” kata Ester.

Menurut Ester, bahwa Kabupaten Tapanuli Utara menerima dana yang sangat besar pada akhir tahun 2020, dan dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Perlu juga dilakukan crosschek atas target dari Pemerintah Pusat sehingga tidak mengakibatkan penilaian yang rendah,” jelas Ester Sitorus. (eki)