BEKASI - Rencana revitalisasi Pasar Kranji Baru seharusnya dimulai sejak tiga tahun lalu, hingga kini belum menemukan titik terang. Saling tuding hingga penolakan dari sebagian pedagang merasa tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses terkait rencana revitalisasi memperpanjang permasalahan revitalisasi.

Perwakilan Persatuan Pedagang Pasar Kranji Baru (P3KB), Nurelita Zein mengatakan, sejak rencana revitalisasi akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, para pedagang sama sekali tidak dilibatkan dalam musyawarah hingga dalam setiap tahapan selanjutnya, karena semua dilakukan Rukun Warga Pasar (RWP).

"Sejauh ini, para pedagang melihat RWP telah melakukan keputusan sepihak yang merugikan pedagang dan membuat pedagang resah dan jantungan. Saya ingin RWP diganti dengan pedagang aktif, yang lebih kompeten untuk menjadi kepanjangan tangan dari Pemkot, namun sayangnya jika permasalahan ini berlarut-larut pemerintah mengancam akan mengambil keputusan sepihak," ungkap Nurelita Zein kepada palapapos.co.id.

BACA JUGA: Proses Lelang Revitalisasi Pasar Jatiasih Diduga Bermasalah, SURYA MAHASISWA Tunggu Klarifikasi Pemkot Bekasi

BACA JUGA: Diduga Hilangkan Aset Pasar Baru Kranji, PT ABB Terancam Sanksi

BACA JUGA: Ratusan Massa Desak Pemkot Bekasi Bongkar Bangunan Ruko Tak Berizin di Pasar Baru Kranji

Terkait revitalisasi Pasar Kranji Baru, ia mengatakan, para pedagang sebenarnya tidak akan menolak, jika cara-cara diambil RWP dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan seluruh pedagang, termasuk desakan pemenuhan fasilitas untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) kepada perusahaan pemenang lelang.

"Kita hanya ingin, selama proses revitalisasi ini berlangsung pedagang asli tetap menjadi prioritas dan kelayakan TPS dapat diperhatikan, mulai dari ukuran TPS dan jenis lantai/ubin yang digunakan," paparnya.

Sementara itu, Kepala Pasar Kranji Baru, Amas mengatakan, perkembangan dari proses revitalisasi telah dilakukan dengan terlebih dulu membangun TPS. Ia menilai, polemik berkembang terkait adanya penolakan dari sebagian pedagang muncul karena kekhawatiran kehilangan pelanggan jika pindah ke lokasi TPS.

"Adanya penolakan merupakan hal yang logis, namun mayoritas dari pedagang telah menyetujui untuk direlokasi ke TPS sambil menunggu kegiatan revitalisasi. Mereka juga ingin melihat pasar itu menjadi lebih bersih dan bagus," kata Amas.

Lebih jauh, Amas menuturkan, TPS disiapkan akan menampung sekitar 1.500 pedagang dan akan dibuat dalam dua lokasi sekaligus, yakni di depan area pasar dan di Jalan Raya Bintara.

"Untuk yang didepan pasar kita siapkan untuk komoditi sandang dan yang di Bintara untuk pangan," jelasnya.

BACA JUGA: Diduga Dihilangkan, BPKAD Kota Bekasi Pertanyakan Aset Pasar Kranji

BACA JUGA: Pembangunan TPS di Pasar Kranji Baru, PT ABB Diduga Curi Start Revitalisasi

BACA JUGA: Komisi II: Hentikan Pembangunan Ruko Tanpa IMB di Pasar Kranji

Terpisah, Kabid Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi, Romi Payan menjelaskan, ada beberapa kendala hingga kegiatan revitalisasi Pasar Kranji Baru belum  juga terlaksana.

"Sosialisasi terkait tahapan proses revitalisasi telah dilakukan RWP sejak lama, namun kendala utamanya belum selesainya pembangunan dari TPS. Dan saya harapkan bulan November sudah selesai dibangun. Setelah TPS ada, baru dilakukan voting dalam artian penentuan zona baru, selanjutnya dilakukan relokasi kepada sekitar 1.800-an pedagang, berdasarkan data dari RWP," kata Romi Payan.

Lebih jauh, ia menuturkan, pembangunan TPS merupakan kewajiban dari pengembang pemenang tender yang difasilitasi Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, sambung Romi, kegiatan revitalisasi dilakukan setelah adanya penyerahan lapangan, dengan terlebih dahulu TPS selesai dibangun, baru dilakukan relokasi dan perubuhan aset dan kegiatan revitalisasi dapat dilakukan selama 24 bulan.

"Adapun kendala lainnya, kalau dari sisi pedagang yang pertama biasanya masalah kesepakatan masalah harga. Lalu, ada masalah banjir beberapa waktu lalu, Pilkada dan kini Covid-19. Tidak hanya itu, disetiap tahun jelang lebaran ada permintaan untuk tidak dilakukan kegiatan," paparnya.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, pelaksanaan revitalisasi Pasar Kranji Baru tetap on the track, karena semua mekanisme dan aturan secara administrasi sudah ditempuh dengan baik.

"Saya tidak akan mundur sekecil apapun, revitalisasi harus jadi. Karena ini sudah menjadi program Pemerintah, disamping sudah PKS juga. Jika ada yang tidak puas dalam proses tersebut, saya memaklumi hal tersebut karena tujuan dari revitalisasi ini untuk peningkatan dibidang ekonomi khususnya pendapatan asli daerah," tandasnya. (rez)

Editor: Oloan Siahaan