BEKASI - Berbagai elemen masyarakat terus mendorong agar Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK diaudit. Hal ini dianggap mendesak karena berbagai masalah yang timbul sejak kartu ini bergulir.

Adapun desakan adanya audit tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Radio Suara Bekasi bertajuk "KS-NIK Bermasalah, Audit atau Angket", terjadi menimbulkan perdebatan seru dan pada akhirnya mendorong agar DPRD Kota Bekasi melakukan Hak Angket.

Dalam diskusi kali ini, narasumber yang dihadirkan, antara lain Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsiati, Akademisi Hamludin, LSM GMBI Yanto Kamto dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Diakui seluruh narasumber, bahwa terjadi ketimpangan terhadap pelaksanaan penganggaran KS NIK yang menyebabkan terjadinya devisit anggaran mencapai hampir Rp1 triliun.

Selain itu, tingginya angka kesakitan yang mencapai 36 persen pada tahun 2018, ditengarai akibat mudahnya sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi terhadap penggunaan kartu sehat yang dilakukan masyarakat.

"Terlalu banyak masalah yang dihasilkan sejak KS-NIK digulirkan. Keuangan daerah amburadul. Kami mendesak agar DPRD melakukan Hak Angket. Ini tidak bisa ditawar lagi," ujar narasumber dari LSM GMBI Yanto Kamto.

Dorongan dilakukannya Hak Angket, diakui Nicodemus, adalah jalan terakhir apabila eksekutif tidak kooperatif terhadap langkah pemanggilan yang dilakukan legislatif. Politisi PDIP ini memilih agar langkah yang diambil terlebih dahulu, adalah mengaudit seluruh pelaksanaan KS yang dilakukan auditor independen.

"Saya sepakat agar KS diaudit, karena sumber kebocoran dari berbagai temuan di lapangan adalah penggunaan KS yang tidak beraturan. Kita harus melibatkan auditor independen agar melahirkan second opinion," ucap Nico.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsiati mengakui agar semuanya tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap politik. Karena menurut Evi, hak angket adalah sikap terakhir yang dapat dilakukan Anggota DPRD Kota Bekasi.

"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mengambil langkah hak angket. Saya sependapat apabila kartu sehat di audit. Selanjutnya dari temuan-temuan yang dilakukan, kita bisa melakukan pembenahan. Tetapi jika memang eksekutif tidak kooperatif, maka kita bisa interpelasi yang berujung pada pengambilan hak angket," ulas Evi.

Pada kesempatan yang sama, Hamludin menilai akar rumpun terjadinya ketimpangan penggunaan kartu sehat, akibat adanya regulasi yang tidak selaras dengan praktik yang dilakukan. Sehingga, Hamludin mendorong agar perda yang menaungi Kartu Sehat kembali dikaji pihak legislatif.

"Kita juga harus cermati muara dari permasalahan yang terjadi. Ada regulasi yang mendukung pelaksanaan penganggaran serta penggunaan kartu sehat. Saya kira perdanya juga harus dikaji, bila perlu dicabut saja," tandas Hamludin.

Diskusi yang dihadiri puluhan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, mahasiswa dan insan pers ini, diharapkan melahirkan aksi strategis yang segera dilakukan DPRD Kota Bekasi. Berbagai elemen masyarakat yang hadir mendorong agar bahasan yang disajikan tidak sekedar wacana yang tidak berujung.

"Saya berharap diskusi ini tidak sekedar wacana yang pada akhirnya hilang tanpa aksi nyata. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat kartu sehat, tetapi di satu sisi keuangan daerah tidak terkendali. Harus ada solusi yang dihasilkan, jika harus audit, maka segera lakukan," tandas Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi. (lam)