Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (kiri) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) saat temu pers di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis (26/9/2019). PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) aktif meneruskan aspirasi masyarakat termasuk aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke Pemerintah Pusat saat ada demonstrasi di wilayahnya.

“Kami meminta dan mengharapkan bahwa DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah bersama kepala daerahnya untuk menerima dengan baik unjuk rasa atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, untuk bisa diteruskan, baik ke DPR RI ataupun kepada Pemerintah Pusat,” kata Tjahjo berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah bersama berbagai pihak untuk melakukan pengawasan agar tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks).

Mendagri menambahkan agar aparatur pemerintahan di daerah dapat mengingatkan kepada para guru, para medis, para perawat, sivitas akademik perguruan tinggi untuk berhati-hati mencerna informasi yang berawal dari media sosial, facebook, dan meme.

"Saya meminta kepala daerah agar mengarahkan seluruh aparatur di wilayahnya termasuk para guru, kepala sekolah untuk melakukan kontrol. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda hingga Kapolsek, Kajati sampai Kajari yang ada fungsi-fungsi intelejennya,” ujar dia.

Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah yang ada agar mencermati gelagat perkembangan dan dinamika nasional sampai ke daerah dan segera mengambil langkah untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya.

Ia mengatakan stabilitas kehidupan sosial politik harus dapat dijaga bersama dengan berkomunikasi dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol, tokoh adat, pengusaha, pemuda, siswa dan mahasiswa, guru, dosen serta cendekiawan.

"Kami mohon partisipasi dalam memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat di sekitarnya agar hati dalam bersikap dan merespon segala informasi dalam media sosial yang justru diproduksi oleh kelompok tertentu yang menimbulkan adu domba atau konflik di masyarakat” kata Mendagri. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat