Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sarma Hutajulu. PALAPA POS/Alpon Situmorang
TAPUT - Menanggapi kekerasan dan bentrok yang terjadi antara warga Kabupaten Tobasa dengan aparat keamanan, di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Kamis (12/9/2019).
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sarma Hutajulu mengecam keras kekerasan serta bentrok yang terjadi.
Dikatakannya, BPODT dalam hal ini tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian malah mengedepankan cara cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan.
“Kita sangat menyesalkan, mengingat kehadiran BPODT diharapkan bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri akan tetapi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lewat pengembangan sektor pariwisata," kata Sarma via selular kepada palapapos.co.id, Jumat (13/9/2019).
Dalam prakteknya selama ini, ungkap Sarma BPODT gagal membangun dialog yang setara antara masyarakat dengan BPODT agar seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan.
“Malah selama ini, Pak Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang kemarin terjadi bentrokan," tambahnya.
Sarma juga berharap, Kapolres Tobasa juga untuk menertibkan anggotanya dilapangan agar jangan mengedepankan cara-cara kekerasan karena tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan bjkan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat.
“Kapolres juga harus menindak dan memproses jika ada anggota Kepolisian yg melakukan kekerasan terhadap masyarakat," tegasnya.
Selain itu Politisi PDIP tersebut meminta Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT.
“Harusnya Bupati Tobasa harus didepan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adatnya dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada penyelesaian. karena konflik ini terjadi dimulai sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT," tegas Sarma.
Sarma menghimbau semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara cara kekerasan karena akan menimbulkan korban. “Mari kedepankan cara-cara persuasif sehingga tidak terjadi lagi seperti ini kedepannya," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan Direktur BPODT Arie Prasetyo belum berhasil dihubungi.
Seperti diberitakan sejumlah Media, terjadi bentrok antara warga Kabupaten Tobasa dengan aparat keamanan, di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019.
Lokasi bentrok berada di seputaran lahan yang akan dibangun jalan pariwisata dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.
Dalam siaran pers KSPPM menyebutkan, Badan Otorita Danau Toba (BODT) pada Kamis 12 September 2019 mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, bermaksud membangun jalan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. (als)
Comments
Leave a Comment