Sejumlah awak media saat berada di kantor CV Kusuma Tjandra Contactor yang beralamat di Jalan Mawar Timur II, RT 05 RW 09, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. PALAPA POS/Istimewa

SOLO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang kontraktor asal Kota Solo, Jawa Tengah dengan nama GJ Ana Kusuma pada Senin (19/8/2019).

"Anak saya melakukan pekerjaan gorong-gorong di Yogyakarta. Surat perjanjian kerja sama (SPK) belum jadi, tetapi proses lelang sudah berjalan," kata ayah GJ Ana, Waseso, di Solo, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan pada kontrak tersebut, Ana sudah ditunjuk sebagai pemenang, namun hingga saat ini SPK menunggu proses nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang harus dipindah terlebih dahulu ke Yogyakarta. "Pemindahan ini khusus untuk proyek itu. Sambil menunggu SPK kami 'nyicil' pekerjaan," katanya.

Bahkan, dikatakannya pula, saat ini anaknya belum menerima uang muka yang disepakati. Karena itu, ia menilai tidak ada kerugian negara.

"Hanya mungkin ada biaya operasional untuk mengurus administrasi atau apa. Mungkin yang dikatakan 'nyuap' itu ya. Tetapi kan saya tidak 'ngerti' jelas," katanya.

Baca Juga: Lima Orang Hasil OTT Yogyakarta Diperiksa Di Gedung KPK

Ia mengatakan nilai proyek gorong-gorong yang akan dikerjakan anaknya tersebut senilai Rp4 miliar.

Sementara itu, terkait dengan penangkapan anaknya oleh KPK, dikatakannya, saat ini belum ada pendampingan resmi dari pengacara karena belum ada izin dari KPK.

"Kemarin waktu kami menghadirkan 'lawyer' (pengacara, Red) KPK belum mengizinkan karena prosesnya baru BAP, kalau status sudah jelas baru diizinkan ada pendamping 'lawyer'. Tadi pagi setelah subuh anak saya dengan beberapa orang lain sudah dibawa ke Jakarta," katanya pula.

Terkait dengan penyegelan yang merupakan Kantor CV Kusuma Tjandra Contactor yang beralamat di Jalan Mawar Timur II, RT 05 RW 09, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, dikatakannya merupakan kantor yang digunakan anaknya.

"Tidak ada yang disita, segel karena menurut SOP KPK harus ada proses penggeledahan. Kalau penyitaan tidak ada karena kan tidak ada kerugian negara. Sejauh ini proses penggeledahan juga belum dilakukan," katanya. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

Kejari Kota Bekasi Diduga "Pilih - Pilih Tebu" Dalam Pemberantasan Korupsi

KOTA BEKASI - Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi diduga “pilih - pilih tebu”.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Pelit Informasi Tipikor

KOTA BEKASI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi pelit Informasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bumi Patriot.

Mantan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif Ditahan Kejaksaan

BANDUNG - Kejati Jawa Barat menahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif terkait dugaan korupsi pembangunan Pasar Sindangkasih Cigasong, Kabupaten Majalengka,

KPK Tetapkan 21 Tersangka Korupsi Hibah Poknas Jawa Timur

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 tersangka  pengembangan penyidikan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jawa Timur

Bupati Labuhan Batu Terjaring OTT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Ut

Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Terjerat Kasus Dugaan Korupsi

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi, YY ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta 3 orang l