Presiden Joko Widodo. PALAPA POS/Istimewa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri di kabinetnya berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan senilai 2,14 miliar dolar AS pada Januari-Mei 2019.

"Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019 'year on year' turun 8,6 (persen) sedangkan impor Januari-Mei juga turun 9,2 (persen). Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar dolar AS," kata Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Ruang Garuda Istana Bogor pada Senin (8/7/2019).

Hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri koordinator dan menteri Kabinet Indonesia Kerja. "Coba dicermati angka-angka ini dari mana? Kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena 'ratenya' yang paling banyak ada di situ," tambah Presiden.

Data yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut menunjukkan pada periode Januari-Mei 2019 menunjukkan impor senilai 70,6 miliar dolar AS dan ekspor adalah 68,46 miliar dolar AS. Pada 2018, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit senilai 8,7 miliar dolar AS.

Padahal menurut Presiden, Indonesia punya banyak peluang untuk meningkatkan ekspor termasuk karena adanya gejala perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Kedua berkaitan dengan ekspor, peluang-peluang yang ada untuk ekspor sebetulnya kita masih memiliki peluang apalagi sekarang dengan terjadinya perang dagang, kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kesempatan Indonesia untuk menaikkan kapasitas industri dalam negeri.

"Ini kesempatan kita menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik, dari industri-industri yang ada, tapi sekali lagi pemerintah semestinya memberikan insentif-insentif terhadap peluang-peluang yang ada," tambah Presiden.

Bila hanya melakukan rutinitas dan tidak memberikan insentif untuk para eksportir maka peluang tersebut akan terbuang percuma.

"Bila tidak memberikan insentif bagi eksportir-eksportir baik yang kecil, besar maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya ya sulit untuk mereka bisa menembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang, gede-gede sekali. Furniture itu peluang," tegas Presiden.

Artinya, para menteri terkait pun diminta untuk memberikan insentif untuk mengurangi defisit perdagangan tersebut. "Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada 'oppurtunity' tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," tambah Presiden. (ant)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat