Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kota Bekasi yang melakukan aksi mimbar bebas di depan kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). PALAPA POS/Yudha.

JAKARTA - Rencana mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang akan dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dinilai membuat gaduh. Pasalnya hal itu membuat bebarapa kalangan seperti anggota DPRD Kota Bekasi, Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai mengkritisi kebijakan tersebut.

Seperti halnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kota Bekasi yang mulai melakukan aksi mimbar bebas di depan kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendesak agar mutasi dan rotasi pejabat eselon II di Kota Bekasi dibatalkan. Terlebih Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Maksum Al Farizi menyatakan Pj Wali Kota Bekasi menabrak aturan yang sudah ditentukan.

"Hari ini kami mendatangi kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menolak serta membatalkan surat rekomendasi atau izin yang dibuat Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad terkait mutasi dan rotasi pejabat eselon II," ujar, Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi, Maksum Al Farizi, Kamis (14/3/2024).

BACA JUGA : Isu Mutasi Pejabat Eselon II, Nicodemus Godjang Minta Pj Wali Kota Bekasi Harus Objektif

Selain itu, pria yang akrab disapa mandor Baya menegaskan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad harus melihat Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman mutasi dan rotasi.

"Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/5492/SJ di jelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinisi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan PJ. PLt dan PJs boleh melakukan pemberhentian, rotasi mutasi jabatan bagi pejabat yang terkena hukuman disiplin berat," ungkapnya.

BACA JUGA : Beredar Issu Rencana Mutasi Diduga Dorongan Pejabat Pemkot Bekasi

Terlebih mandor Baya pun mengingatkan, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad untuk selektif dan tidak menyalahgunakan kekuasaan nya sebagai kepala daerah sementara. Dan dirinya pun meminta Kemendagri untuk lakukan evaluasi kinerja terhadap Raden Gani Muhamad.

"Kami meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi kinerja PJ Wali kota Bekasi Raden Gani Muhammad yang kebijakannya akhir-akhir ini membuat gaduh, terkait Rotasi Mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang kami anggap menabrak aturan. Selain itu, kami mengingatkan kepada PJ Wali kota Bekasi agar lebih selektif dalam mengambil kebijkan, agar tidak terjadi Abuse of Power atau Penyalahgunaan Kekuasaan," pungkasnya.

Tidak hanya itu, dirinya pun akan terus melakukan aksi lanjutan jika Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad tetap nekat lakukan mutasi dan rotasi pejabat eselon II.

"Kita akan lakukan aksi di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi jika Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad tetap ngeyel lakukan mutasi dan rotasi," tutupnya.

Penulis : Yudha.

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing menegaskan memberi dukungan penuh kepada Nikson Nababan sebagai Bakal Calon Guber

Mahasiswa Gelar Doa Bersama Untuk Bacalon Gubernur Sumut Nikson Nababan

JAKARTA - Para mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam kader of change Nikson Milenial Center (NMC) gelar Doa bersama dan santunan pada anak yatim di acara 'Jumat Be

Ketum PWI Pusat Sampaikan Klarifikasi Berita Bohong Yusuf Rizal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun berikan penjelasan terhadap isu miring yang menyangkut internal organisas

Kemenag Tetapkan 1 Syawal Pada 10 April 2024

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu (10/4/2024) mendatang.

Men

Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi Diduga Kurang Cermat, Timses Gerindra Laporkan ke DKPP

JAKARTA - Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 H. Syahrir yakni Agung lesmana menduga Bawaslu serta KPU Kabupaten Bekasi ku

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

JAKARTA - Pengadaan barang/jasa masih menjadi gerbang utama lumbung korupsi. Meskipun Pemerintah membangun E-katalognya untuk mencegah korupsi, namun para pelaku masih menemuk