Nasional

ILUSTRASI

15 Kabupaten dan Kota Luar Jawa- Bali Segera Terapkan PPKM Darurat

JAKARTA – Mulai tanggal 12 pemerintah menetapkan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (9/7/2021) menyampaikan, penetapan PPKM Darurat kabupaten/kota di luar Jawa- Bali berdasarkan empat parameter yakni level asesmen 4, BOR (bad occupancy rate) di atas 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan dan capaian vaksinasi di bawah 50 persen.

PPKM Darurat di kabupate/kota di luar Jawa sesuai dengan PPKM Darurat di Jawa Bali atau Instruksi Mendagri nomor 15,16 dan 18/2021.

Pelaksanaan PPKM mendapat dukungan dari APBN dengan pemberian bantuan beras dari Bulog sebanyak 10 kg untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH dan 10 juta keluarga KPM program bantuan sosial tunai.

“Pemerintah menyiapkan untuk bers 10 kg untuk 20 juta penerima, danlagi dip roses di Buloj dan Kementerian,”ungkapnya.

 untuk 10 kg dan ini sedang dalam proses di Bulog dan kementerian keuangan,” tuturnya.

15 kabupaten/kota akan menerapkan PPKM Darurat diantaranya, Provinsi Kalimantan Barat diantaranya, Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Berau. Kalimantan Timur diantaranya Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Kepulauan Riau diantaranya Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

Lampung diantaranya Kota Bandar Lampung. Di NTB yakni Kota Mataram. Kemudian Papua Barat di Kota Sorong dan Manokwari. Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Serta Sumatra Utara untuk Kota Medan. (red)

Comments

Leave a Comment

Berita Lainnya

41 Daerah Calon Tunggal Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sampai batas akhir pendaftaran ada 41 daerah hanya satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal yang mendaftar pa

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora, Selas

Piawai Pimpin Partai, PKB Kota Bekasi Dukung Cak Imin Sebagai Ketua Umum

KOTA BEKASI - Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda menjelaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029 m

Hadiri Kongres PMII Ke-21, Ini Pesan Ida Fauziah

PALEMBANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan bahwa generasi muda harus memiliki karakter yang kuat agar bisa menjadi pemimpin di ma

Dihadiri Mendagri, Nikson Nababan Terima Penghargaan Mendorong Pembangunan Daerah

JAKARTA – Mantan Bupati Tapanuli Utara Periode dua periode, Nikson Nababan Darmonagoro hadiri malam apresiasi satu inspirasi 2024 yang diselenggarakan oleh B Universe me

Kecam DK, Hendry Ch Bangun Tetap Ketua PWI Pusat

JAKARTA – Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengecam keras keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang dianggap ilegal dan tidak sah. Keputusan DK yang mengeluarkan surat